Diperbarui tanggal 10/06/2022

Sejarah Terbentuknya Sarekat Islam

kategori Pendidikan Sejarah / tanggal diterbitkan 10 Juni 2022

Pendahuluan

Kedatangan bangsa Eropa pada Abad ke 19, membawa perubahan dalam tatanan budaya dan adat masyarakat Indonesia. Salah satu bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda dengan cepat merubah struktur masyarakat Indonesia. Belanda di bawah VOC melakukan monopoli perdagangan yang membuat rakyat Indonesia menderita. Selain melakukan monopoli bangsa Belanda membawa sistem pendidikan barat yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman sehingga melahirkan sekularisme dikalangan masyarakat Indonesia. Sekularisme ini membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Dampak Pertama sekularisasi yang berkaitan dengan Negara, sistem politik, sistem ekonomi dan lembaga-lembaga sosial yang tidak sesuai dengan Al – Quran dan Hadist. Kedua monopoli bangsa barat, tidak lagi dalam bidang politik pemerintahan saja tetapi menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada lembaga utama yang ada di Negara jajahan. Ketiga timbulnya percabangan pendidikan, di mana muncul pendidikan sekuler (Eliana Yunitha Seran, 2007). Yang memecah, masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok elite modern dan pemimpin agama yang tradisional. Dampak Keempat krisis kepemimpinan, secara sistematis pemimpin muslim dihancurkan. Pemimpin asing dipaksakan untuk dapat memimpin dengan cara-cara Eropa serta mereka ikut menentukan kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini membuat kemunduran pendidikan Islam dan memunculkan sikap phobia terhadap Islam.

Phobia terhadap Islam tidak mengalami perubahan meskipun kekuasaan VOC pindah ke tangan pemerintah Hindia Belanda, walaupun pemerintah melalui undang-undangnya menyatakan netral terhadap agama. Penyebab phobia terhadap Islam ini tidak hilang karena banyaknya perlawanan rakyat (Petani, Buruh, dll) pada akhir abad ke-19, yang dinilai diilhami oleh ideologi Islam. Banyak pejabat pemerintah Hindia Belanda waktu itu yakin semua pemberontakan itu mempunyai kaitan erat dengan ajaran Islam, seperti tercermin dalam beberapa laporannya. Padahal kesaksian yang dilampirkan dalam laporan-laporan itu terungkap jelas bahwa orang-orang pribumi yang didakwa sebagai pelaku atau saksi, menyebutkan beban ekonomi yang mendorong mereka melakukan pemberontakan yang cukup radikal, dalam arti disertai tindak kekerasan.

Perlawanan rakyat yang cukup besar dan sering dijadikan dasar pertimbangan pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan kebijakan terhadap agama Islam, contohnya tidak melibatkan agama Islam dalam politik dan menjadikan agama Islam hanya sekedar ibadah. Pemerintah Hindia Belanda, selalu mewaspadai setiap perkembangan Islam di Indonesia. Seperti Bertambahnya jumlah mesjid, pesantren, jemaah haji dan peserta pada pengajian, mereka melihat itu sebagai kebangkitan Islam yang dipandang akan memunculkan perang salib baru yang harus segera dicegah.

Kebangkitan Islam mulai terlihat pada Abad ke 20 dengan diberlakukannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Politik etis adalah politik balas budi yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Hindia Belanda, politik etis berfokus kepada tiga aspek yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Politik etis berpengaruh positif terhadap masyarakat Indonesia karena berkat kebijakan politik etis dalam bidang edukasi, muncullah golongan-golongan muslim terpelajar Indonesia yang menentang pemerintah Hindia Belanda melalui jalur organisasi modern yang bersifat kooperatif.

Organisasi modern yang bersifat kooperatif ini salah satunya adalah Sarekat Islam (SI). Organisasi Sarekat Islam (SI) bertujuan untuk menentang pemerintah Hindia Belanda dan menjalankan lembaga ini berlandaskan asas keislaman. SI pada awalnya merupakan organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1911. Latar Belakang dibentukanya SDI sebagai respon terhadap pedagang Cina yang melakukan monopoli perdagangan terhadap rakyat Indonesia (bumiputera). SDI dipandang sebagai organisasi yang berbahaya sehingga sempat dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Atas inisiatif H. O. S. Tjokroaminoto, SDI berubah menjadi SI pada tahun 1912, tujuan perubahan tersebut dilakukan dengan maksud memperluas pergerakan serta keanggotaan (Maftuhin, 2017).

SI mempunyai peranan yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. SI merupakan organisasi yang berjuang melewati berbagai zaman, dari zaman pergerakan kemerdekaan, zaman perjuangan kemerdekaan, hingga zaman mengisi kemerdekaan. Para pemimpin dan anggota SI ikut menghadapi berbagai ancaman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. SI bahkan menjadi pelopor gerakan politik pertama yang berjuang mencapai kemerdekaan secara modern. SI adalah organisasi yang merupakan tonggak munculnya gerakan politik modern di Indonesia yang memakai cara-cara baru dalam perjuanganya. SI tidak hanya berjuang melalui gerakan buruh serta partai politik akan tetapi organisai ini berjuang melalui federasi baik nasional maupun internasional dalam rangka membangun kekuatan persatuan untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. SI sebagai gerakan politik merupakan kelanjutan dari perjuangan rakyat bumiputera untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kondisi Sosial Politik menjelang terbentuknya Sarekat Islam

Abad ke 20 masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar dalam tatanan kehidupan. Perebutan daerah jajahan oleh negara-negara Imprealis di kawasan Asia dan Afrika mendorong tumbuhnya kesadaran betapa pentingnya wialayah jajahan bagi suatau Negara Imprealis. Indonesia yang sebelumnya hanya dianggap sebagai wilayah koloni Belanda yang tugasnya menghasilkan ke untungan buat Belanda, kini nasibnya mulai diperhatikan. Tekanan dan Kritik terhadap sistem Politik Kolonial yang menjadikan daerah jajahan hanya sebagai alat keuntungan semata bagi daerah induk tanpa memperhatikan nasib daerah jajahan tersebut membuat desakan untuk memperbarui fungsi daerah jajahan sebagai daerah yang menjadi tanggungjawab penguasa kolonial semakin besar.

Faktor ekonomi dan rasa kasihan serta rasa manusiawi menjadi dasar bahwa diperlukannya pembaruan mengenai fungsi jajahan. Kerugian-kerugian yang dialami oleh pemerintah Kolonial ikut berdampak pada kerhidupan ekonomi masyarakat. Kerugian yang dialami terutam didasari atas gagal panennya gula dan kopi karena terserang penyakit. Untuk mengatasi krisis maka Pemerintah Belanda mengijinkan modal asing untuk masuk ke Hindia Belanda. Hal ini memang mampu memperbaiki keadaan tapi hal ini justru membuat perusahaan Prbumi tidak berkembang karena kalah bersaing dengan perusahaan asing. Akibatnya juga dirasakan oleh rakyat Pribumi, rakyat Primbumi hanya memiliki pendapatan f 80 per keluarga, dimana hanya f 39 yang berupa uang tunai dan sisanya berbentuk hasil bumi sedangkan pajak begitu tinggi f 16 perkeluarga dengan f 9 berupa uang tunai. Padahal sejak tahun 1816 Indonesia menghasilkan keuntungan sebesar 832 juta gulden bagi Pemerintah Kolonial. Disaat pemerintah Belanda merasakan manisnya keuntungan, rakyat Pribumi justru makin menderita. Apabila ini dianggap hutang tentulah ini hutang yang sangat besar bagi pemerintahan Belanda kepada masyarakat Pribumi.

Eksploitasi terhadap Indonesia tidak lagi dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan Belanda, dan diganti dengan rasa prihatin dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan ini dinamakan Politik Etis. Di awal abad 20 sebagian orang Belanda yang bekerja di Hindia Belanda mulai merasa prihatin terhadap nasib masyarakat pribumi Indonesia. Masyarakat Pribumi membutuhkan perubahan didalam tatanan kehidupan baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi agar mampu menaikan taraf kesehjateraan mereka.

Van Deventer menulis sebuah artikel dalam majalah De Gids 1899 yang berjudul “Een Ereschuld” atau “Hutang Kehormatan”. Dalam artikel itu ia menjelaskan bahwa kekosongan kas yang dialami oleh Belanda sebagai akibat dari Perang Diponegoro dan Perang kemerdekaan Belgia telah diisi oleh orang Indonesia. Artinya orang Indonesia telah berjasa membantu pemerintah Belanda dalam menstabilkan kembali keuangannya. Oleh karna itu Belanda dianggap memiliki hutang budi dengan rakyat Indonesia dan hutang itu harus dibayar kembali. Keuntungan yang diperoleh dari tetes keringat pribumi Indonesia juga harus dirasakan oleh pribumi itu sendiri untuk kesehjateraan mereka sendiri. Menurut Van Deventer “Hutang Budi” itu harus dibalas melalui tiga jalur yang dirasa dapat meningkatkan kesehjateraan rakyat “irigasi, edukasi dan emigrasi”.

D. Fock mengatakan masyarakat Indonesia memerlukan pendidikan, hal ini menguntungkan bagi pemerintah Belanda karena dapat menghasilkan masyarakat pribumi yang pandai di dalam bidang administrasi sehingga dapat diperkerjakan dengan harga murah. Fock memberikan ide agar dibangun nya jalur kereta api, pembangunan sistem irigrasi yang baik, kembali dibelinya tanah-tanah partikelir, pemberian kredit untuk pertanian serta mendorong industri. Hal ini dimaksudkan untuk menaikan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dukungan politik terhadap ide dari Van Deventer datang dari kalangan kapitalis dan industrialis. Golongan ini mendorong pemikiran “Hutang Budi” Van Deventer karena ingin memasarkan hasil industrinya sambil memperbaiki perekonomian penduduk pribumi yang berjasa bagi pemerintah Belanda. Desakan juga datang dari para pegawai kolonial yang terinsipirasi dari novel Max Havelar mengenai sulitnya nasib rakyat Indonesia.

Desakan ini akhirnya membuahkan hasil dengan mulai diberlakukannya Politik Etis di Hinida Belanda. Politik Etis ditetapkan pada tahun 1901 ketika Ratu Wihelmina menyampaikan pidato tahunan. Politik etis menjadi pertanda dimulainya zaman baru bagi Pribumi Hindia Belanda. Dalam pidato tahunan itu ditegaskan usaha yang akan dilakukan oleh Pemerintah Belanda untuk menanggulangi kondisi ekonomi yang carut marut itu:

  1. Membentuk panitia yang bertugas menyelidiki kemunduran kesehjateraan yang dialami oleh masyarakat Pribumi.
  2. Menghidupkan kembali usaha agraris dan industri untuk memajukan perusahaan pribumi.
  3. Diadakan pinjaman tak berbunga sebesar 30 juta gulden dengan jangka waktu kembali 5-6 tahun dan pemberian pinjaman sebagai hadiah uang senilai 40 juta gulden.
  4. Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan data yang tercantum dalam karya Van Deventer dan D. Fock memberi gambaran bahwa pribumi Indonesia sangat miskin yang disebabkan oleh hasil minim dari tanah yang terpecah dan upah rendah yang pada akhirnya membuat masyarakat Pribumi hidup tertekan dari hari ke hari.

Politik Etis mulai medapat perhatian ketika Alexander W. F. Idenburg menjadi Menteri urusan daerah jajahan (1902-1905, 1908-1909, 1918-1919) dengan memegang jabatan ini dan jabatan Gubernur Jenderal (1909-1916), Idenburg pun menerapkan kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda. Kebijakan Politik Etis Berfokus pada pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk. Dalam melaksanakan proyek Politik Etis Pemerintah Belanda mengambil alih hutang Pemerintah Kolonial yang mencapai 40 Gulden, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa harus dibebani hutang, Politik Etis pun mulai berjalan. 

Politik Etis dimulai dengan dilakukannya penyelidikan mengenai penyebab turunnya taraf kesehajteraan masyarakat Jawa. 1904 Idenburg selaku Gubernur Jendral Belanda memerintahkan Van Deventer untuk melakukan penyelidikan mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang telah dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda. Laporan Van Deventer ini berisi tentang kemunduran masyarakat Jawa. Laporan Van Deventer kemudian dijadikan sebagai usulan namun mendapat tentangan dari kaum liberal dan kaum radikal. Beberapa kebijakan yang diusulkan seperti Pengairan, kredit pertanian dan emigrasi mendapat perhatian namun tidak dengan penelitian.

Politik Etis yang tujuan awalnya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Pribumi menjadi lebih baik, akan tetapi dalam prakteknya hal itu belum terlihat. Kebijakan irigrasi dan migrasi tidak dijalankan secara semestinya oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda banyak membangun sistem pengairan bukan untuk kepentingan rakyat Pribumi melainkan kepentingan pemerintah Belanda itu sendiri. Untuk program emigrasi, penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa ke deareh luar Jawa yang memiliki wilayah perkebunan luas dan pertambangan tujuannya adalah untuk dijadikan pekerja rodi melalui sistem Cultur Stelsel.

Pendidikan dibawah pengaruh Politik Etis memang membawa dampak positif bagi rakyat pribumi, tapi juga terdapat diskriminasi di dalam pendidikan. Snouc Hurongje dan J.H. Abendanon berpendapat bawah dalam pendidikan yang harus diutamakan adalah kaum priyai agar bisa dijadikan elite baru yang terdidik secara Barat sehingga bermanfaat bagi pemerintah Belanda. Bagi mereka berdua hal ini lebih masuk akal untuk dilakukan karna dapat memperkecil biaya administratif, menghambat “Fanatisme” Islam, dan memberi contoh kepada masyarakat bawah Hindia Belanda agar menjadi seperti yang diinginkan pemerintah Belanda.

Sekolah-sekolah rakyat yang diadakan oleh Belanda semisal Eerste Inlandsche School nyatanya tidak cukup untuk memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat Pribumi. Hal ini karena pemerintah Belanda lebih fokus kepada pendidikan bangsa-bangsa asing seperti bangsa Eropa dan Bangsa Cina. Sementara bagi Pribumi yang diperhatikan hanyalah kalangan elit bangsawan, sementara kaum jelata hanya mendapat perlakuan seadanya.

Meskipun terjadi perkembangan yang pesat didalam bidang ekonomi tapi itu tidak menimbulkan peningkatan sosial dikalangan masyarakat pribumi, penduduk tidak mengalami peningkatan modal dan tidak memiliki hasil yang dapat ditabung sehingga tarah kehidupannya tetap rendah. Perkembangan ekonomi ini juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat yaitu makin besarnya jarak antara golongan Eropa dan golongan Pribumi.

Pemerintah Belanda pada tahun 1909 membuat keputusan kegiatan missi Kristen mulai diluaskan hingga ke bidang pendidikan dimana sekolah menjadi lembaga penyebaran Agama Kristen. Usaha menyebarkan ajaran Agama Kristen juga dilakuan dengan menyisipi nilai-nilai Kritsten di masyarakat seperti ”Surat Edaran Mingguan” dan “Surat Edaran Pasar” yang melarang segala bentuk kegiatan resmi dilakukan di hari minggu. Hal ini menimbulkan keresahan bagi penduduk karena mereka tidak mengenal nilai-nilai itu didalam kehidupan sehari-hari mereka. Kebijakan yang diterapkan oleh Belanda bertentang dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Agama Islam sehingga menimbulkan kereshan dikalangan masyarakat.

Politik Etis yang dianggap sudah memuaskna rakyat nyatanya menuai kritik dari berbagai pihak sejak tahun 1914 dimana masyarakat mulai bergejolak dan melancarkan kecaman bahwa Politik Etis Telah gagal. Pecahnya perang dunia I (1914-1918) turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Pribumi, disatu sisi masyarakat masih mengucapkan janji setia kepada Pemerintah Belanda, tapi dengan kondisi yang dirasakan oleh mereka saat itu pemikiran untuk membebaskan diri dari cengkaraman penjajah mulai terbesit di benak mereka.

Pemerintah Belanda yang kewalahan dalam mengendalikan kondisi masyarakat mulai melakukan usaha untuk menetralkan keadaan. Pemerintah Belanda yang menghadapi perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim mulai memusatkan fokus nya kepada politik bagi Agama Islam, Snouck Hurgronje mengatakan ideologi Islam yang menyebar di masyarakat menganggap bahwa pemerintah Belanda adalah pemerintah Kafir sehingga sulit mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Untuk menghindari Fanatisme terhadap Agama Islam pemerintah Belanda menjalankan politik yang berdasarkan dua hal : Satu, Islam Sebagai ajaran Agama dan Dua, Islam sebagai ajaran Politik. Selama Islam hanya dianut sebagai Agama maka masyarakat harus diberi kebebasan dalam menjalakan nilai-nilai Agama Islam. Namun, apabila Islam dijadikan sebagai alat politik untuk melawan pemerintah Belanda maka pemerintah tidak akan tanggung-tanggung memberantasnya. Jelaslah maksud Pemerintah Belanda agar menjadikan ajaran Agam Islam hanya sebagai Ibadah dan tidak mencampur adukannya kedalam kehidupan politik masyarakat Pribumi.

Untuk melawan Islam pemerintah Belanda juga menggandeng kaum adat dan menghidupkan kembali tradisi yang nilai-nilai nya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa ajaran Islam tidak akan mampu membuat masyarakat Indonesia berkembang, masyarakat yang berkembang akan diperoleh dari masyarakat yang di Westernisasikan. Sehingga pemerintah Belanda pun dengan gencar memajukan budaya barat dalam kehidupan masyarakat Pribumi. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah Belanda ingin menjauhkan masyarakat Pribumi dari nilai-nilai ke Islaman.

Demi menekan laju pertumbuhan Islam, pemerintah Belanda melegalkan proses kristenisasi di Indonesia. Proses kristenisasi ini dianggap sebagai proses pengkafiran menurut pandangan Bumi putera. Hal ini mendapat pertentangan dari kau Pribumi khususnya dari kalangan pesantren. Para santri dilarang meniru segala budaya dan tingkah laku warga Belanda dan budaya Barat hal ini bukan hanya karna perlakuan pemerintah Belanda terhadap masyarakat Pribumi tapi juga bangsa Belanda dan bangsa Barat lainnya dianggap sebagai orang kafir.

Kondisisi agama Islam yang kian tertekan dan terdesak oleh kebijakan pemerintah Belanda menyadarkan perasaan Bumi putera agar mengakhiri situasi menyesakkan ini. Para pemuda Pribumi yang merupakan lulusan dari sekolah-sekolah Belanda memandang kondisi Pribumi yang sekarang sangat memprihatinkan sehingga dibutuhkan perubahan agar kondisi Pribumi menjadi lebih sejahtera dari pada sebelumnya.

Diskriminasi terhadap Islam bukannya satu-satunya hal rasis yang dialami oleh Pribumi, rakyat Pribumi pun oleh pemerintah Belanda diperlakukan beda dengan bangsa Eropa, masyarakat pada waktu itu dibedakan oleh kondisi sosial dan warna kulit sehingga terbentuklah kelas-kelas sosial didalam masyarakat. Orang-orang Eropa dianggap sebagai ras yang paling tinggi sehingga mendapat perhatian yang begitu istimewa. Kemudian orang-orang ketururan Asing dan orang-orang Cina lalu orang-orang Pribumi yang memiliki kekuasaan, sementara rakyat biasa diletakan dalam kasta terbawah. Kondisi ini tentu sangat menyesakkan bagi penduduk Pribumi apalagi yang beragama Islam. Mereka tidak nyaman hidup di dalam lingkungan yang membuat mereka jauh dari Islam itu sendiri.

Orang Cina dan orang Belanda merupakan yang paling bersikap keras terhadap Pribumi, mereka bertidak semaunya dan merendahkan harga diri Pribumi. Orang Cina merupakan yang paling sering melakukan tindakan bullyin terhadap Pribumi. Beberapa kasus penganiaan terhadap Pribumi dilaporkan pada waktu itu. Seperti misalnya di Solo, saat orang Cina naik andong dengan orang Bumiputera, maka orang Bumiputera akan duduk dibawah dan orang Cina akan duduk diatas, hal ini menggambarkan bahwa bangsa Cina memilik kedudukan yang lebih tinggi. Sikap seperti ini membuat sentimen orang Pribumi terhadap orang Cina begitu tinggi dan masih berlangsung hingga sekarang (Muljono dan Sutrisno Kutoyo).

Kondisi yang demikian menghasilakan pergolakan yang terjadi di dalam lapisan masyarakat, banyak dari mereka yang tidak suka dengan sikap Belanda dalam meperlakukan Pribumi sehingga mereka mulai mencoba usaha-usaha untuk melawan Pemerintah Belanda. Hal ini didukung dengan kondisi Politik Etis yang mulai melemah pasca meletusnya perang Dunia I menyebabkan pemerintah Belanda mulai kehilangan kekuatannya untuk menekan masyarkat (Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto).

Dengan kondisi seperti ini dan dilatar belakangi oleh nasib rakyat yang sangat menyayat hati, lahirlah organisasi-organisasi yang menginisiasi lahirnya pergerakan Nasional. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda Pribumi yang mendapat pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda dimana hal itu menyadarkan mereka untuk membebaskan negara mereka dari kaum penjajah.

Dengan munculnya Pergerakan Nasional, bukan hanya kesadaran rakyat untuk merdeka saja yang memuncak, tetapi usaha rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan itu juga ikut membara. Pada akhirnya Politik Etis yang mulanya merupakan politik balas budi dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia dengan tujuan memberikan kesehjateraan kepada masyarakat Pribumi, justru menjadi jalan yang menginspirasi lahirnya kesadaran akan pentingnya Naisonalisme.

Dalam suasana seperti diatas Islampun ikut membantu memerdekakan Indonesia, dan Islam juga ikut melawan dan menolak nilai-nilai Kristen yang ditanamkan oleh budaya Barat. Nilai-nilai keislaman yang selama ini dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat Indonesia menjadi salah satu penggerak dalam memerdekakan Negara Indonesia. Para Haji, ulama, kyiai serta lembaga Islam lainnya bersatu padu menbentuk organisasi untuk mengusir bangsa Belanda beserta dengan budaya baratnya.

Kejadian-kejadian itu yang diikuti dengan pendirian Sarekat Islam menunjukan bahwa Islam memegang peranan penting dalam menggerakan rakyat Indonesia. Dalam keadan yang penuh dengan kegundahan perasaan yang dirasakan itu disalurkan oleh masyarakat Pribumi melalui nilai-nilai agama Islam. Sarekat Islam sendiri pada akhirnya nanti menjadi organisasi yang bernafaskan Islam yang memiliki peran yang vital dalam memerdekakan Indonesia.

Terbentuknya Sarekat Islam

Kelahiran dari Sarekat Islam erat kaitannya dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang saat itu tengah morat-marit. Hal ini bertambah dengan kondisi sosial masyarakat Pribumi yang jauh dibawah bangsa Asing, sehingga perekonomian masyarakat Pribumi kian terpuruk. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda lebih banya menguntungkan bangsa Asing seperti seperti kebijakan Agraria (1870) yang sangat menguntungkan orang-orang Cina. Orang-orang Cina begitu menguasai perekonomian di daerah Hindia Belanda hal ini menimbulkan anggapan bahwa Pemerintah Belanda menjalin hubungan dagang dengan Cina (Muhammad Kaffin Mustakif, 2019).

Kondisi yang begitu jomplang di bidang ekonomi antara masyarakat Pribumi dengan bangsa Cina juga berpengaruh dibidang sosial. Penduduk Pribumi dipandang sebagai ras kelas bawah yang paling jelek diantara Bangsa Eropa, Bangsa Cina dan Bangsa Asing lainnya, meskipun ada elit Pribumi yang diperlakukan cukup baik oleh bangsa Asing tapi itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa penduduk Pribumi sering didiskriminasi apalagi yang beragama Islam. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Haji Samanhudi untuk mendirikan organisasi pergerakan Sarekat Islam yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam.

Selain faktor ekonomi, faktor lain yang menjadi latarbelakang berdirinya Sarekat Islam adalah diskriminasi yang dilakukan oleh orang Cina. Etnis Tionghoa selama ratusan tahun menjadi mesin uang bagi Pemerintah Belanda, karna mampu memberi banyak keuntungan dari sektor perdagangan. Akibatnya Orang Cina mendapat begitu banyak ke untungan dari Pemerintah Belanda hal ini yang mendorong orang Cina untuk bersikap semena-mena kepada masyarakat Pribumi. Di bidang ekonomi orang Cina menguasai perekonomin karna campur tangan dari pemerintah Belanda. Selain itu orang Cina juga sering melakukan sikap rasial dan merendahkan orang Pribumi, dan menganggap orang Pribumi tidak memiliki harga diri (Siti Rahmana, 2018).

Sarekat Islam awalnya adalah organisai dagang yang beranama Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam didirikan di bogor oleh Tirtoadisoerjo. Sebelum mendirikan Sarekat Dagang Islam Tirtoadisoerho juga mendirikan Sarekat Priyai pada tahun 1906, dimana organisasi ini merupakan perkumpulan para bangsawan. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kesehjateraan rakyat Bumi Putera melaui pendidikan yang diberikan kepada anak-anak bangsawan dan priyai. Perkembangan Sarekat Priyai yang diiringi dengan meningkatnya jumlah anggota Sarekat Priyai, maka orgnisasi ini pun membuat surat kabar agar memudahkan dalam memberikan informasi dan menjalin komunikasi antar anggotanya. Surat kabar itu bernama Medan Priyai yang didirikan pada 1 Januari 1907.

Surat kabar Medan Priyai menampung semua aspirasi rakyat Bumi Putera sehingga posisinya pun semakin kuat di masyarakat. Semakin kuatnya posisi Medan Priyai tidak dibarengi dengan semakin kuatnya posisi Sarekat Priyai. Struktur administrasi yang goyah dan masalah keungan membuat kedudukan Sarekat Priyai kian tersudut. Sarekat Priyai banyak diisi bangsawan yang sebenernya di kendalikan oleh Pemeritah Belanda, sehingga hal ini membuat ruang gerak organisasi begitu sempit karena para bangsawan lebih memihak kepada kebijakan pemerintah Belanda yang lebih menguntungkan mereka.

Administrasi dan keuangan yang terbengkalai serta Para bangsawan yang lebih mementingkan keuntungan pribadi pada akhirnya membawa keruntuhan bagi Sarekat Priyai, hal ini menjadi perhatian bagi Tirtoadisoerjo dalam menjalankan dan mendirikan sebuah organisasi. Setelah runtuhnya Sarekat Priayi, pada tahun 1908 dibentuklah Boedi Oetomo. Pada awal berdirinya Dr. Soetomo yang merupakan pemimpin Boedi Oetomo mengajak Tirtoadisoerjo untuk bergabung, namun Tirto menolak karna ia menganggap bahwa Boedi Oetomo tidak lepas halnya seperti Sarekat Priyai. Sebuah organisasi yang dicampur tangani oleh Belanda, sehingga Tirto takut terjadi perpecahan dalam organisasi itu.

Tahun 1909, Tirtoadisoerjo mendirikan Sarekat Dagang Islamiah (SDI). Penggunaan istilah dagang merupakan penegasan bahwa orgnisasi ini mewakili kelompok tertentu. Organisasi ini mewakili para pedagang, pedagang sendiri dianggap sebagai kelompok yang bebas dan tidak mendapat tekanan dari Pemerintah Belanda dan bebas atas tekanan ekonomi. Sesuai dengan namanya Islam, organisasi ini berlandaskan Islam. Nilai-nilai ke Islaman merupakan representasi dari kaum Bumiputera yang mayoritas beragama Islam. Dengan dasar Islam dan bergerak dibidang perdagangan organisasi ini diharapkan mampu mengikat persatuan dikalangan Bumiputera.

SDI secara resmi disahkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1909. Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi yang mau menerima seluruh kelas sosial yang ada didalam masyarakat. SDI bekembang pesat hingga akhirnya mendirikan cabang diberbagai daerah. SDI berkembang begitu pesat hingga menyebar dan mendirikan berbagai cabang dibanyak daerah. Salah satunya organisasi ini tumbuh dan berkembang di Surakarta. Di Surakarta organisasi ini berkolaborasi dengan organisasi milik Haji Samanhoedi.

Surakarta biasanya digunakan di dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan Solo digunakan secara umum

Haji Samanhoedi memiliki pemikiran untuk mendirikan sebuah organisasi pegerakan tidak lepas dari pengalamannya selama ia menjalani ibadah haji pada tahun 1904. Dalam ibadahnya di Mekah, ia juga bergaul dengan kaum pergerakan Muslim disana yang memberikan kenangan yang begitu membekas dihatinya mengenai kondisi Muslim ditanah airnya. Usaha pertamannya dalam merintis organisasi pegerakan dimulai dengan mendirikan perkumpulan kematian Mardhi Budhi.

Kondisi perekonomian masyarakat Primbumi saat itu yang dikuasai oleh Cina kembali menggerakan hati Haji Samanhudi untuk mendirikan organisasi lain dengan tujuan memajukan ekonomi masyarakat lokal terutama kerajinan batik di daerah lawean. Di Lawean usaha batik menjadi milik orang Cina dan Arab, sementara orang Jawa hanya sebagai pekerja di pabrik-pabrik batik milik orang Cina dan Arab tersebut. Biaya produksi yang makin mahal dan sulitnya mendapatkan bahan-bahan dalam membuat batik memberikan kerugian yang besar kepada usaha kecil dan kelas menengah masyarakat lawean yang ikut mendorong penurunan perkonomian mereka.

Pada saat itu terdapat organisasi gabungan antara orang Cina dan Orang Jawa yang bernama Kong Sing. Organisasi ini merupakan organisasi perdagangan yang berdiri setelah berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Organisasi ini diisi oleh orang Cina “Kelas Bawah” yang takut dicurangi atau dikecewakan oleh orang Cina “Kelas Atas” di dalam perdagangan, sehingga mereka mengajak pedagang Jawa untuk bergabung. Haji Samanhoedi beserta koleganya turut bergabung kedalam organisasi ini, tujuan Kong Sing sendiri adalah untuk saling memberikan bantuan kepada sesama anggotanya dalam peristiwa-peristiwa kematian atau perkelahian. Organisasi ini banyak mendapat tentangan dari orang Cina “Kelas Atas”.

Orang Cina tetaplah orang Cina, dalam organisasi Kong Sing orang Cina lebih mendominasi dan memberikan perlakuan yang buruk kepada orang Jawa. Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi Haji Samanhoedi untuk keluar dari organisasi tersebut. Setelah keluar dari Kong Sing, Haji Samanhoedi memutuskan untuk mendirikan organisasi sendiri yang bernama Rekso Rumekso dimana ia menjadi ketuannya.

Rekso Rumekso (Penjaga keamanan) atau perkumpulan ronda yang didirikan Haji Samanhudi di kampung halamannya di Lawean. Perkumpulan ini bertugas untuk menjaga keaamanan kampung dari para pencuri dan pejahat yang berkeliaran namun tujuab didirikannya perkmpulan ini bukan hanya itu saja melainkan juga untuk menyaingi Kong Sing itu sendiri. Sebagai sebuah organisasi Rekso Rumekso membutuhkan sebuah badan hukum agar diakui secara legal oleh pemerintah. Berdasarkan saran Raden Ngabei Djojomargoso, Haji Samanhoedi meminta pertolongan kepada Raden Martodharsono yang merupakan mantan ridektur Medan Priyai dan temannya Tirtoadisoerjo untuk memecahkan permasalahan badan hukum ini. Untuk mengatasi hal ini maka Martodharsono mengatakan bahwa Rekso Rumekso merupakan cabang Sarekat Dagang Islam Bogor yang didirikan oleh Tirtoadisoerjo.

SDI surakarta mampu berkembang begitu pesat. Organisasi ini mampu menarik perhatian massa dari berbagai kalangan yang akhirnya bergabung dengan SDI. Naiknya jumlah anggota mereka membuat SDI kini tidak hanya fokus mengamankan perdagangan Bumiputera tapi juga fokus mengatur praktik perdagangan dan penyebarannya. SDI surakarta secara resmi didirikan pada tahun 1911, SDI Surakarta memiliki tujuan sebagai berikut: Satu Memajukan perdagangan Pribumi, Dua Menolong para anggotanya, Tiga Memajukan kepentingan rohani dan jasmani Bumiputera, Empat Menajukan kehidupan Bumiputera, Lima Mendorong masyarakat Islam agar menjadi Saudara, Enam Mengerakan hati umat Islam agar bersatu dan saling tolon menolong. Tujuh Di dalam lingkungan dan batas undang-undang negara (Muthaharah, 2015).

Haji samanhoedi dengan meminta bantuan kepada tirtoadisoerjo melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan Sarekat Dagang Islam. Mereka memanfaatkan koneksi yang dimiliki untuk menyebarkan organisasi Sarekat Dagang Islam ke berbagai perusahan batik milik keluarga dan kolega mereka. Usaha ini cukup berhasil, sehingga SDI mampu berkembang seperti di daerah Purwakerto dan Surabaya. Selanjutnya SDI tidak hanya menarik minat dari para pedangan saja tetapi juga dari kalangan petani dan buruh.

Perjalanan SDI bukannya tidak ada hambatan, banyak masalah yang dihadapi organisasi ini selama ia berdiri. Orang-orang Cina memandang SDI sebagai organisasi yang berbahaya terutama karna tujuan organisasi ini yang berfokus kepada pemajuan ekonomi para pedagang Muslim. Hal ini memunculkan suasana permusuhan antara kedua pihak ini yang mengakibatkan sering terjadinya perkelahian dari kedua kelompok tersebut. Banyaknya perkelahian yang terjadi menimbulakn persepsi bahwasannya SDI adalah gerakan yang diskriminatif, rasialis dan anti orang Cina.

Atas kejadian-kejadian yang menyudutkan SDI hal ini mendorong ke Residenan Surakarta untu mengambil tindakan. Pada tanggal 12 Agustus 1912 Sarekat Dagang Islam dibekukan oleh ke Residenan Surakarta, yaitu dengan melarang SDI mengadakan rapat dan menerima anggota baru organisasinya. Menindaklanjuti keputusan ini maka diadakan penyeledikan dan pengeledahan terhadap rumah-rumah pemimpin SDI. Penggedahan ini bertujuan untuk mencari bukti bahwasannya organisasi ini mencoba untuk bersikap nonkooperatif dan melawan pemerintah. Karena bukti itu tak ditemukan maka pada tanggal 16 Agustus 1912 SDI dipulihkan kembali. SDI boleh aktif kembali tetapi dengan syarat anggaran dasar organisasi harus diubah dan hanya boleh menerima anggota baru dari Surakarta (Pringgodigdo, 1991).

Menindaklanjuti hal ini Haji Samanhudi menunjuk Tjokroaminoto untuk menyelesaikan masalah ini. Tjokroaminoto yang merupakan seorang pegawai sebuah perusahan dagang di Surabaya diminta untuk menyusun anggaran dasar Sarekat Dagang Islam yang baru. Tjokroaminoto sendiri menyarankan agar embel-embel dagang dihilangkan dan cukup hanya Sarekat Islam saja. Hal ini dimaksudkan bahwasannya organisasi ini tidak hanya untuk para pedagang, tapi juga untuk semua kalangan masyarakat, perubahan nama ini juga seiring dengan perubahan orientasi organisasi yang kini tidak hanya fokus pada bidang ekonomi saja tetapi juga pada bidang lain seperti sosial dan pendidikan (Endang Muryanti, 2010).

Tjokroaminoto menyusun sebuah anggaran dasar organisasi yang baru untuk organisasi Sarekat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminta pengakuan dari Pemerintah Belanda mengenai keberadaan organisasi ini agar terhindar dari “pengawasan preventif dan represif secara administratif”. Delia Noer hal 118 Dengan akte Notaris B. Ter Kulie, maka pada tanggal 10 September 1912, ditetapkanlah anggaran dasar Sarekat Islam yang telah disusun oleh tjokromainoto. Untuk lebih menguatkan posisi Sarekat Islam maka pada tanggal 14 September 1912 pemerintah diminta menyetujui anggaran dasar Sarekat Islam yang telah disusun.

Menurut anggaran dasar tersebut Sarekat Islam memiliki tujuan Sebagai berikut: Satu Memajukan Perdagangan, Dua Menolong para anggotanya yang mengalami kesusahan, Tiga Memajukan kepengtingan rohani dan jasmani kaum bumiputera, Empat Memajukan agama Islam. Selanjutnya Sarekat Islam juga bertujuan: Satu Menyusun masyarakat Islam agar bisa berkumpul menjadi saudara, Dua Menggerkaan hati umat Islam agar bersatu dan mau tolong menolong, Tiga Melakukan segala upaya untuk mengankat derajat dan kemakmuran rakyat.

Atas anggaran dasar yang telah disebutkan diatas, terlihat jelas bahwa Sarekat Islam merupakan organisasi sosial dan tidak bergerak di bidang politik. Hal ini dikarenakan adanya Regerings Reglement yang melarang berdirinya organisasi-organisasi politik.

Seiring berjalannya waktu Sareka Islam yang awalnya organisasi dagang dan bertujuan memajukan ekonomi masyarakat mengalami perkembangan organisasi baik dari anggotanya maupun bentuk dan tujuan organisasi itu sendiri. Kini Sarekat Islam juga terjun didunia politik serta ikut memajukan aspek kehidupan lain seperti dibidang sosial. Sarekat Islam juga banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Sarekat Islam kini mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda, karna dinilai dapat memberikan ancaman. Sarekat Islam yang terus mengalami kemajuan pada akhirnya mengalami kemunduran hingga mengalami perpecahan didalam organisasinya.

Daftar Pustaka

Ahmad, Tsabit Azhinar. 2014. Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920. Sejarah dan Budaya Tahun kedelapan No 2 Desember (2014).

Aisyah, Siti. 2015. Dinamika Umat Islam pada masa Kolonial Belanda (Tinjauan Historis). Jurnal Rihlah Volume 11 No 1 (2015).

Ajuba, Taufik. 2018. Politik Keagamaan Kolonial : Diskontiniunitas dan Kontiniunitas di Indonesia. Farabi : Jurnal Pemikiran Konstruktif bidang Filsafat dan Dakwah Volume 18 No 2 Desember (2018) 2442-8624.

Eliana, Yunitha Seran. 2007, “Peranan Haji Oemar Said Cokroaminoto dalam perkembangan Sarekat Islam 1912-1934”. Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanatha Darma. Yogyakarta.

Gani. 1984. Citra Dasar dan Pola perjuangan Syarikat Islam. Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Gie, Sok Hok. 1999. Dibawah Lentera Merah. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya. 1999.

Gonggong, Anhar. 1985. HOS. Tjokromainoto. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Kover. 1985. Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?. Jakarta : Grafiti Pres.

Maftuhin, dkk. 2017. “The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945”. Jurnal Historica Volume. 1 (2017): Issue. 2. 2252-4673.

Mansur. 2013. “Kontribusi Sarekat Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani Melalui Pendidikan”. Inferens: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7 no 2 Desember (2013).

Maryam. 2017. Gerakan Politik Islam Versus Belanda. Jurnal Tsaqofah dan Tarikh Volume 2 No 11 Juli-Agustus (2017).

Muryanti, Endang. 2010. Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam di Semarang 1913-1920. Jurnal Paramitha Volume 20 No 1 (2010) 0854-0039.

Mustakif, Kaffin Muhammad. 2019. Sarekat Dagang Islam (1905-1912) : Between the Savagery Of Veerenidge Oostindische Compagnien (Voc) And The Independent Of Indonesia. International Journal Of Nusantara Islam Vol 7 No 1 (2019).

Muthaharah. 2015. K. H. Samanhudi dan Sjarikat Islam. Jurnal Al-Fikr Volume 19 No 1 (2015).

Nasihin. 2014. Islam dan Kebangsaan: Studi tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional. Jurnal Rihlah Volume 11 No 1 (2014).

Noer, Deliar. 1973. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3S.

Poesponegoro dan Susanto. 1993. Sejarah Nasioanl Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai pustaka.

Rahmana, Siti. 2018. Sarekat Islam : Mediasi Perkecuan di Surakarta Awal Abad Ke-20. Juspi : Jurnal Sejarah Peradaban Islam Volume 2 No 1 (2018) 2580-8311.

Rahmawati, Shella. 2016. Peran Tan Malaka di Sekolah Sarekat Islam Semarang 1921-1924. Jurnal. Program Studi Ilmu Sejarah. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rambe, Riswan. 2018. “Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia pada Era Pra Kemerdekaan”. Ekonomi Islam. Program Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Rasyid, Soraya dan Tamara, Anisa. 2020. Sarekat Islam Penggagas Nasionalisme Di Indonesia. Jurnal Rihlah Vol 8 No 1 Januari-Juni (2020) 2580-5762.

Rekclifs. 1981. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Sari, Kartika. 2011. Gerakan Sarekat Islam (SI)-Merah (Persinggungan antara Islam dan Komunis di Indonesia tahun 1920-1926. Sejarah Peradaban Islam Konsentrasi Islam di Indonesia. Program Pasca Sarjana. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Suradi. 2014. Grand Old Man of The Republic Haji Agus Salim dan Konflik Politik Sarekat Islam. Jakarta: Mata Padi Presindo. 2014.

Susilo, Agus. 2018. Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. Jurnal Historia Volume 6 Nomor 2 (2018) 2337-4713.

Syarif, Muhammad. 2019. Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren. Inovatif Volume 5 No 1 Februari (2019) 2598-3172.

Usman, Ismail. 2017. Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam. Jurnal Potret : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam Vol 21 No 1 Januari-Juni (2017).

Utomo, Budi Cahyo. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. Semarang : IKIP Semarang Press.

Winarni, Retno. 2015. Konflik Politik dalam pegerakan Sarekat Islam 1926. Literasi Volume 5 no 2 (2015).

Yasmis. 2009. Sarikat Islam dalam pergerakan nasional Indonesia (1912-1927). Jurnal Sejarah Lontar Vol 6 no 1 Januari – Juni (2009).