Diperbarui tanggal 11/06/2022

Pemikiran B.J. Habibie dalam Kebangkitan Ekonomi Indonesia

kategori Pendidikan Sejarah / tanggal diterbitkan 11 Juni 2022

Pendahuluan

Masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan masa yang sangat singkat dibandingkan dengan presiden Indonesia sebelumnya. B.J Habibie menjadi Presiden ke 3 Republik Indonesia selama 17 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada Mei 1998. Kemudian Soeharto mengangkat B.J Habibie untuk menjadi presiden ke 3 Indonesia (Syah, Iskandar, 2016). Presiden B.J Habibie menjabat menjadi presiden ketika Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Di Asia krisis moneter* dimulai dari Negara Thailand dan merambat ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan menurunnya kurs mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika Serikat pada pertengahan 1997, akibatnya nilai rupiah turun dan terjadi inflasi** yang sangat tinggi. Mata uang rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp. 2.500/US$, namun angka ini menjadi Rp.4.000/US$ di bulan Oktober dan Rp.17.000/US$ di bulan Januari 1998 (Ricklef M.C, 2010). Selain dari penurunan mata uang rupiah terhadap dollar, krisis juga disebabkan oleh gejolak ekonomi Asia, dan pajak yang tinggi sehingga terjadi pergeseran nilai tukar rupiah.

*Krisis moneter merupakan memburuknya keadaan keuangan suatu Negara yang berhubungan dengan mata uang yang disebabkan oleh beberapa factor internal maupun eksternal. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian Indonesia (Syah, Iskandar, 2016).

**Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai factor,antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu spekulasi,sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara continu (Nopirin, 1987).

Meskipun demikian ada banyak kebijakan yang dikeluarkan pada masa era pemerintahannya seperti pengendalian beredarnya mata uang Asing dan reformasi ekonomi, serta penerapan upaya pemulihan jangka panjang dan jangka pendek (Asma, Weda S, 2017). Inilah yang menjadi tolak ukur dimana B. J Habibie memberikan dampak yang besar bagi perubahan di Indonesia. Adapun kebijakan yang dilakukan B. J Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi yakni mencegah semakin memburuknya kondisi perekonomian nasional dengan menguatkan sektor perbankan (Makmur Makka A, 2018). Sejak berdirinya Orde Baru dari tahun 1966-1998, terjadi krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi suatu krisis ekonomi yang besar (Djiwandono, J Soedrajad, 2001), Terbukti dengan turunnya nilai tukar rupiah, mundurnya Soeharto sebagai presiden, kerusuhan Mei 1998 karena demonstrasi mahasiswa hancurnya sektor perbankan dan indikator-indikator lainnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik (Djiwandono, J Soedrajad, 2001). Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab suatu krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi yang besar, yakni terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Masyarakat menilai bahwa Presiden Soeharto tidak dapat menangani krisis dan disangka telah memperkaya keluarganya sendiri, namun selain itu ternyata presiden Soeharto telah berupaya memberikan solusi salah satunya menerima bantuan dari IMF(International Monetary Fund)*. Dana ini mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun terbukti tetap tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Krisis Ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara (Syah, Iskandar, 2016).

*International monetary fund merupakan organisasi internasional yang berkantor di Washington D.C. Organisasi ini beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan serta mengentaskan kemiskinan di dunia.

Tahun 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Peristiwa itu akan selalu diingat, sebagaimana kita mengingat Black Tuesday yang menandai awal resesi ekonomi dunia tanggal 29 Oktober 1929 yang juga disebut Malaise. Hanya dalam waktu setahun, perubahan drastis terjadi. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade harus tenggelam begitu saja. Selama periode Sembilan bulan pertama 1998, tak pelak lagi merupakan periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang berjalan enam bulan selama tahun 1997, berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan dunia usaha (Syah, Iskandar, 2016).

Setelah presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian Soeharto digantikan wakil presiden B.J Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia berdasarkan ketetapan pasal 8 UUD 1945*. Setelah pergantian pemimpin, Indonesia kemudian masuk ke babak baru dengan berbagai kebijakan moneter yang dilakukan oleh Habibie dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia, contohnya yaitu pengesahan UU yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Habibie Meskipun tidak signifikan namun tetap ada pertumbuhan ekonomi penduduk dari -7,7% menjadi 5% (Asma, Weda S, 1999)

*Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".

Perbaikan dalam segi moneter dan fiskal terus dilakukan salah satunya yaitu membuat badan penyehatan perbankan nasional, membuat lembaga pemantau dan penyelesaian hutang luar negri. Menurut presiden B.J Habibie, dalam UU No. 13 Tahun 1968 mengenai Bank Indonesia, BI adalah lembaga Negara yang membantu tugas presiden di dalam melaksanakan kebijakan moneter, maka gubernur Bank Indonesia dapat diartikan sebagai ex-officio anggota kabinet*. Begitupula dengan jaksa agung (Habibie, Bacharuddin Jusuf, 2006). Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahannya Presiden Habibie pun membuat undang-undang untuk perbankan UU No. 23 Tahun 1999 agar Bank Indonesia dapat memaksimalkan kerjanya**.

*Karena pendapat presiden, Gubernur Bank Indonesia dan jaksa agung tidak dimasukkan ke dalam kabinet pembangunan. Dengan demikian segala kebijakan yang menyangkut tidak dipengaruhi presiden sehingga lebih objektif, professional dan produktif.

**UU NO. 23 TAHUN 1999 tentang Bank Indonesia adalah bahwa kestabilan moneter merupakan prasyarat mutlak bagi dapat terlaksananya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, bahwa Bank Sentral perlu diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kestabilan moneter tersebut dan bahwa tugas itu akan dapat terlaksana dengan baik hanya apabila Bank sentral terbebas dari campur tangan pihak-pihak lain termasuk pemerintah.


Untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintahan BJ Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan Bank Sentral Independen. Di bidang perbankan, memberikan kewenangan terhadap Bank sentral dalam mengatasi krisis sebagaimana fungsinya selaku otoritas moneter (Sabirin, Syahril, 2010). Pada pemerintahan BJ Habibie nilai tukar rupiah naik menjadi Rp. 7.000/US$. Pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 1%. Kemudian pertumbuhan Indonesia sedikit demi sedikit terus tumbuh, pada masa presiden Abdurrahman Wahid tumbuh 3,64% dan pada masa presiden Megawati Soekarno Putri perekonomian tumbuh 5,03% (Kompas.com).

Krisis moneter terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan kekacauan dan tindak kejahatan serta demonstrasi dari berbagai kalangan. Krisis yang terjadi juga memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya yaitu bagi pengusaha ekspor yang mengalami keuntungan karena uang yang masuk berupa dollar. Dilihat dari sisi negatifnya yaitu dari pengusaha import yang mengalami kerugian karena harus membeli barang dari luar negri dengan dollar, sedangkan rupiah yang sangat lemah terhadap dollar, serta menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintahan Soeharto dan keadaan politik yang ikut bergejolak Karena permasalahan moneter yang semakin parah. Ketidakpercayaan tersebut timbul karena korupsi yang semakin menggurita. Karena hal tersebut masyarakat meminta beliau untuk mundur dari jabatannya. Keadaan politik pun mengalami gejolak akibat perubahan kepemimpinan.

Pemikiran B.J. Habibie dalam Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Upaya Pemulihan Krisis Moneter Di Indonesia

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia menyebabkan berbagai macam permasalahan, mulai dari keuangan, social hingga politik. Pemerintah mengupayakan penyelesaian dari dalam negri terlebih dahulu dengan mengupayakan ekspor seperti ekspor migas dan nonmigas, namun sia-sia karena rupiah yang terdepresiasi dan persaingan global yang semakin ketat (Syah, Iskandar, 2016). Selain ekspor, Soeharto mengeluarkan kebijakan ekonomi seperti penghematan devisa, penundaan proyek besar yang menggunakan dolar, serta menaikkan suku bunga BI untuk merangsang pengusaha melepas dolar dan membeli SBI. Kebijakan tersebut gagal mengatasi krisis karena membuat biaya modal jadi semakin mahal.

Kejatuhan nilai rupiah tidak lepas dari faktor psikologis, yaitu kepercayaan pasar. Ketika nilai rupiah jatuh, pemerintah melalui Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar antara lain menjual dolar yang kemudian diikuti spot pasar. Kebijakan ini sampai minggu ketiga bulan Juli menghabiskan dana 1,5 Milyar dollar AS. Tetapi rupiah tidak dapat stabil, akhirnya pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 melepaskan kurs Rupiah. Pelepasan ini didukung kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga dan sterilisasi, akan tetapi kebijakan ini juga tidak berhasil (Lilik Salamah,2010).

Karena berbagai usaha perbaikan gagal, dan sektor dalam negri terkena imbas dari tekanan global maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari bantuan keuangan dari Bank Dunia, Asian Development Bank dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Oktober 1997 (Djiwandono, J Soedrajad, 2001). Pemerintah menyampaikan konsep “IMF Plus”, yakni IMF Plus CBS (Current Board System)* sebagai upaya menangani krisis. Konsep tersebut diberikan oleh Steve H. Hanke kepada presiden Soeharto**.

*Current Board System atau CBS secara umum adalah system yang diterapkan oleh Negara tertentu karena kurs mata uangnya melemah. Caranya, mematok nilai tukar secara tetap antara mata uang local dengan mata uang Negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar. http://wikipedia.com

**Steve H. Hanke adalah seorang ekonom dri universitas John Hopkins, Amerika Serikat yang dekat dengan presiden Soeharto karena kecocokan ideology mereka. Hanke juga sempat menjadi penasihat khusus bidang ekonomi. Http://CnnIndonesia.Com.

Dalam system CBS ini, rupiah dikonversi ke dolar AS dengan kurs tetap atas dukungan cadangan devisa, dengan begitu nilai tukar rupiah dipercaya tidak akan bergejolak. Usulan ini sempat di umumkan dan berdampak pada penguatan rupiah hingga 28 persen, menandakan gairah pasar uang. Namun konsep yang di sampaikan di hadapan MPR ditinggalkan karena pemerintah tidak boleh ikut campur dan mekanisme diserahkan kepada pasar dan pemerintah harus meninggalkan haknya untuk memengaruhi suku bunga (Zuhdi, Susanto, 2010). Konsep ini sempat memunculkan ketegangan dengan IMF, dan IMF sempat menangguhkan bantuannya (Syah, Iskandar, 2016).

Dalam kesulitan krisis Presiden Soeharto akhirnya menerima bantuan asing IMF dengan paket bantuan sebesar USD $43 milyar yang berasal dari tiga badan multilateral dan lima Negara (Zuhdi, Susanto, 2010). Sebagai imbalannya IMF menuntut beberapa langkah reformasi keuangan yang mendasar: penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan agar Bank Indonesia untuk menaikkan iklim suku bunga. Kesepakatan dengan IMF Ditandatangani 31 Oktober 1997 dengan program pemulihan krisis.

Kesepakatan pertama untuk menutup beberapa bank ternyata gagal. Penutupan 16 bank (beberapa diantaranya dikendalikan oleh kroni Presiden Suharto) memicu penarikan dana besar-besaran pada bank-bank lain (Djiwandono, J Soedrajad, 2001). Milyaran rupiah ditarik dari tabungan, sehingga membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan memaksa Bank Indonesia untuk memberikan kredit dalam jumlah besar kepada bank-bank yang masih ada untuk mencegah krisis perbankan yang semakin parah. Selain itu, IMF tidak pernah berusaha untuk mengekang sistem patronase* yang dimiliki Suharto dan yang merusak perekonomian negara dan juga merusak program IMF. System patronase juga merupakan suatu hal yang negative karena system ini merupakan konsep kesuasaan dari hubungan tidak seimbang antara pemegang kekuasaan dengan klient.

*Sistem patronase ini adalah alat yang dijalankan oleh Suharto untuk mempertahankan kekuasaan; dalam imbalan atas dukungan politik dan keuangan dia memberikan jabatan yang kuat kepada para keluarga, teman dan musuh (sehingga menjadi kroni).

Kesepakatan kedua dengan IMF ini berisi 50 pokok program reformasi, termasuk pemberian jaring pengaman sosial, penghapusan secara perlahan subsidi-subsidi tertentu untuk masyarakat dan menghentikan sistem patronase Suharto dengan cara mengakhiri monopoli yang dijalankan oleh sejumlah kroninya. Namun, keengganan Soeharto untuk melaksanakan program reformasi struktural ini dengan patuh justru menambah buruk situasinya. Di sisi lain IMF dikritik karena dinilai terlalu memaksakan banyak program reformasi dalam waktu yang terlalu singkat sehingga memperburuk keadaan perekonomian Indonesia. IMF memang membuat kesalahan pada saat melakukan pendekatan awal dalam krisis Indonesia namun lembaga ini akhirnya menjadi sadar bahwa kunci utama untuk mengatasi krisis adalah untuk memulai kembali aliran modal swasta ke Indonesia. Agar hal ini terwujud maka sistem patronase harus dipecah.

Kesepakatan ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April 1998. Perekonomian Indonesia dan indikator-indikator sosial masih menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Namun kali ini IMF lebih fleksibel dalam tuntutannya dibanding sebelumnya. Pada tuntutan sebelumnya IMF meminta Indonesia untuk menandatangani perjanjian yang berisi 117 tindakan yang harus di selesaikan pada kurun waktu tertentu (Zuhdi, Susanto, 2010). Misalnya, subsidi pangan yang besar untuk rumah tangga berpenghasilan rendah diberikan dan defisit anggaran dibiarkan melebar. Akan tetapi IMF juga menyerukan privatisasi badan milik negara, tindakan cepat untuk melakukan restrukturisasi perbankan, pembuatan hukum kepailitan baru dan pengadilan baru untuk menangani kasus-kasus kepailitan. IMF juga bersikeras untuk terlibat lebih dekat dalam memantau pelaksanaan program-programnya karena pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan agenda reformasi.

Terpilihnya B.J Habibie Sebagai Presiden NKRI

Setelah mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 21 Maret 1998, Soeharto turun dari jabatannya 72 hari setelah terpilih kembali dengan suara bulat untuk menjadi presiden RI yang ketujuh kalinya (Syah, Iskandar, 2016). Dengan adanya krisis moneter, membuka aspirasi kearah terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat, yang selama ini terbendung oleh system kekuasaan yang serba menguasai, jatuhnya Pemerintahan Orde Baru menjadi awal dari lahirnya Reformasi di Indonesia (Zuhdi, Susanto, 2010).

Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan adanya pergantian presiden di Indonesia, setelah presiden Soeharto mengumumkan kemunduran dirinya dari jabatan tersebut. Melalui pidatonya dihadapan wartawan dalam dan luar negeri setelah itu Wakil Presiden yaitu B.J Habibie langsung diangkat dan diminta sumpahnya untuk menjadi presiden Republik Indonesia yang ke – 3 dihadapan pimpinan agung dan disaksikan juga oleh ketua DPR dan beberapa wakil ketua DPR.

Naiknya B.J Habibie menggantikan Soeharto mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena mantan presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya secara sepihak kepada B.J Habibie dan pengangkatan tersebut diragukan keabsahannya karena tidak dilakukan di depan MPR. Alasan logis yang disebutkan yaitu karena gedung MPR telah di duduki ribuan mahasiswa, sehingga hal itu tidak bisa dilakukan.

Masa pemerintahan B.J Habibie berlangsung selama satu tahun mulai dari tanggal 21 Mei 1998 hingga tanggal 20 Oktober 1999. Pengambilan sumpah oleh B. J Habibie sebagai presiden Republik Indonesia dilakukan di Credential Room. Istana Merdeka. Dalam pidatonya yang pertama kali sebagai presiden, B. J Habibie menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Memohon dukungan dari seluruh rakyat Republik Indonesia.
  2. Berjanji akan melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di berbagai bidang.
  3. Akan meningkatkan kehidupan politik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) dan,
  4. Berjanji untuk menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Setelah menjabat sebagai presiden Indonesia menjadikan Habibie memiliki tanggung jawab yang sangat besar terutama masalah penyelesaian krisis moneter yang belum terselesaikan. Sehari setelah dilantik menjadi presiden Republik Indonesia B. J Habibie berhasil membentuk kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri dari 36 Menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 Menteri Negara yang dipimpin oleh Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memimpin tugas tertentu.

Dalam kabinet reformasi pembangunan tersebut terdapat 20 orang yang merupakan menteri pada kabinet pembangunan era Soeharto. Kabinet reformasi pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan masyarakat seperti ABRI, Partai politik, unsur daerah, golongan intelektual.

Untuk mengatasi krisis mengatasi politik berkepanjangan maka diadakannya sidang istimewa MPR yang akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 13 November 1998. Menjelang diadakannya sidang istimewa tersebut terjadi peristiwa unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik. Karena adanya tekanan dari masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus maka sidang istimewa MPR ditiadakan atau ditutup pada tanggal 13 November 1998. Dan sidang istimewa tersebut telah meghasilkan ketetapan yang diwarnai dengan voting dan aksi walk out. Dalam sidang tersebut ditentukan Ketetapan yang dihasilkan oleh MPR:

  1. Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum.
  2. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib ( Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 )
  3. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas, masing-masing lima tahun ( Tap MPR No. XIII/MPR/1998 )
  4. Agenda reformasi politik meliputi pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan bebagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI.
  5. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai HAM, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana poitik.

Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie, sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dalam kabinet terakhir Soeharto maka berdasarkan hukum menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia berikutnya pada 21 Mei 199820. Habibie tidak begitu saja mengambil alih falsafah otoriter pendahulunya. Akan tetapi yang terlihat sebaliknya. Habibie dengan cepat merombak sebagian besar warisan pemerintahan sebelumnya.

Kini Habibie bertugas untuk mengatasi krisis finansial yang sedang berlangsung. Dalam jangka waktu beberapa bulan ada beberapa tanda pemulihan. Nilai tukar rupiah mulai menguat sejak pertengahan Juni 1998 (waktu terjun bebas ke angka Rp 17,000 per US dolar (Ricklef M.C, 2010), menjadi Rp 8,000 per US dolar pada bulan Oktober 1998. Langkah pertama yang dilakukan BJ Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia antara lain mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada Triwulan I dan II tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial penekanannya adalah pada usaha kecil, menengah dan koperasi menjadi salah satu perhatian utama. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000-an per dolar pada awal terjadinya krisis moneter dan utang luar negeri yang jatuh tempo sehinga membengkak akibat depresiasi (penyusutan) rupiah. Hal ini diperbarah oleh perbankan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas. Inflasi meroket diatas 50%, dan pengangguran mulai terjadi dimana-mana.

Dalam menyelesaikan krisis moneter dan melakukan perbaikan ekonomi Indonesia B. J Habibie melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

  1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia supaya bisa lebih fokus untuk mengurusi perekonomian. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen yang berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia (Sabirin, Syahril, 2010). Untuk mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang utama dari tugas bank indonesia antara lain sebagai berikut:
    1. Melikuidasi beberapa bank yang mengalami masalah. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk jangka pendek. Pengertian lain adalah kemampuan seorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus dibayar dengan harta atau aset lancar.
    2. Menaikkan nilai tukar rupiah. Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwula pertama, nila tukar rupiah mencapai Rp. 9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp. 8000 dalam bulan april hingga mei.
    3. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Tanggal 15 Januari 1998 di Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan ( letter of intentatau Lol ) dengan IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan kepada bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis (Zuhdi, susanto, 2010).
  2. Mengesahkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat. Untuk mewadahi reformasi ekonomi telah diberlakukan beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan UU Perlindungan Konsumen. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dan semuanya berdasarkan kepada asas Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Serta untuk mecapai tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
  3. Mengesahkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
  4. Menaikan nilai tukar rupiah. Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya.
  5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru ) Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.

Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan konsekuensi diterbitkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kepres No.26/1998 dan Kepres No.55/1998. Keppres itu terbit setelah sebelumnya didahului munculnya Surat Gubernur BI (Soedradjad Djiwandono, ketika itu) tertanggal 26 Desember 1997 kepada Presiden dan disetujui oleh Presiden Soeharto sesuai surat Mensesneg No.R 183/M.sesneg/12/1999. Atas dasar hukum itulah Bank Indonesia melaksanakan penyaluran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada perbankan nasional. Total BLBI yang dikucurkan hingga program penyehatan perbankan nasional selesai mencapai Rp144,5 triliun, dana itu tersalur ke 48 bank (Sabirin, Syahril, 2010). Pada tahun 1999 di zaman Presiden BJ Habibie sebanyak 48 Bankir penerima BLBI melakukan penyelesaiaan settlement aset atas BLBI yang diterimanya melalui berbagai macam perjanjian dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang terdiri dari lima bankir mengikat perjanjian dengan skema Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) dimana nilai aset yang diserahkan kepada pemerintah sama dengan total hutang BLBI yakni sebesar Rp89,2 triliun.

Beberapa keberhasilan ekonomi di era Habibie sebenarnya tidak lepas dari usaha kerja keras para kabinetnya yang reformis. Namun, perlu disadari bahwa Habibie bukanlah presiden yang benar-benar reformis dalam menolak kebijakan ekonomi ala IMF. Dengan keterbatasannya, beliau terpaksa menjalani 50 butir kesepakatan (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, sehingga penangganan krisis ekonomi di Indonesia pada hakikatnya lebih pada penyembuhan dengan “obat generik”, bukan penyembuhan ekonomi “terapis” ataupun “obat tradisional”. Sehingga ketika meninggalkan tampuk kekuasaan, Indonesia masih rapuh. Disisi lain, Habibie masih sangat mempercayai tokoh-tokoh Orde baru duduk di kabinetnya, padahal masyarakat menuntut reformasi. Dan tampaknya, Habibie memang menempatkan dirinya sebagai Presiden Transisi, bukan Presiden yang Reformis.

Selama ini, masyarakat umum mengenal Habibie sebagai seorang ilmuwan, ahli Aeronautika. Sehingga banyak yang berfikir jika politik bukanlah kehidupan yang dekat dengan Habibie. Namun, kiprahnya dalam bidang politik tentu saja tidak diragukan lagi, terlebih setelah ia mengejutkan orang-orang dengan langkah-langkah politiknya. Contoh langkah politik Habibie yaitu ketika ia meminta agar UU Pemerintahan Daerah nomor 5/74 dan pemerintahan desa 5/1979 diubah (Atma, Weda S.2017).

Pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.

Inflasi membaik secara drastis, saham-saham di Bursa Efek Indonesia mulai bangkit dan ekspor non-migas mulai hidup kembali menjelang akhir tahun. Sektor perbankan (pusat dari krisis ini) masih rapuh karena adanya jumlah kredit bermasalah yang sangat tinggi dan bank-bank masih tetap sangat ragu-ragu untuk meminjamkan uang. Selain itu, sektor perbankan telah menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara tajam dan utang-utang ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi untuk restrukturisasi perbankan. Namun demikian, meskipun rapuh, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap selama tahun 1999, sebagian disebabkan oleh membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan ekspor (Djiwandono, J Soedrajad, 2001).

Selain dalam bidang moneter dan perbankan, Habibie juga memajukan bidang teknologi khususnya industri pesawat terbang pada saat beliau menjabat sebagaipenasehat Presiden RI. Habibie membangun perusahaan pesawat yang diberi nama PT. Nurtanio yang bekerjasama dengan perusahaan Jerman untuk membuat helicopter Messerschmitt di sebuah hangar di Bandung (Atma, Weda S. 2017). Habibie dan IPTN pun berhasil membuat pesawat terbang pertama buatan Indonesia yaitu CN-235 dan N-250. Selain pengembangan teknologi kedirgantaraan, Habibie juga merintis industri galangan kapal serta beberapa industry strategis lain, yaitu PAL (industry kapal), pindad (senjata), Krakatau steel (baja), inka (kereta api), dan inti (telekomunikasi) (Atma, Weda S. 2017).

Habibie juga pernah menyatakan pada saat dirinya menjadi Menristek menjelaskan bahwa industry teknologi itu sangat penting dan membandingkan dengan hasil pertanian. Menurut Habibie, harga 1 kg pesawat terbang adalah US$ 30.000 dan 1 kg beras adalah 7 sen (US$ 0,07). Artinya, 1 kg pesawat terbang hampir setara dengan 450 ton beras. Jadi, dengan membuat sebuah pesawat dengan massa 10 ton, naka akan diperoleh 4,5 juta ton beras (Atma, Weda S. 2017)

Dampak Kebijakan B.J. Habibie dalam Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Dampak Positif kebijakan B.J Habibie

Indonesia sedang mengalami krisis moneter pada saat Habibie Menggantikan Soeharto menjadi Presiden. Dalam usaha menaikkan kehidupan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, beliau mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan menaikkan Suku bunga sertifikat Bank Indonesia, kemudian mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan restrukturisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Hal ini tentu saja membawa dampak yang signifikan yaitu naiknya nilai tukar rupiah yang pada saat itu Rp. 16.000 menjadi RP 10.000. Dengan adanya kenaikan rupiah ini keadaan ekonomi Indonesia semakin mendekati pulih dan kerusuhan mei 1998 perlahan mereda.

Kebijakan yang dilakukan oleh Habibie memang membawa dampak yang signifikan terhadap kebangkitan perekonomian Indonesia. Habibie berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia dengan membuat UU No 5 tahun 1999 mengenai Anti Monopoli , undang-undang ini dibuat karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dekat dengan para pejabat yang menguasai perusahaan besar milik Negara dan mencari keuntungan demi kepentingan pribadi.

Contoh dari hal ini adalah Tommy Soeharto dan Bob Hasan dengan PT. Astra Internasional, yang menguasai perusahaan otomotif terbesar. Bob Hasan adalah teman dekat dari Soeharto, yang kemudian dipilih menjadi mentri perdagangan pada kabinetnya. Perusahaan yang di kelola salah satunya yaitu ekpor kayu tropis Indonesia sehingga memangkas hutan tropis di negri ini (Ricklef M.C, 2010). Dengan adanya undang-undang Monopoli ini membuat pengusaha besar tidak dapat menggunakan kedekatannya dengan pejabat sebagai tameng dalam menghasilkan keuntungan untuk pribadi.

Pembentukan UU No 2 tahun 1999 tentang partai politik yang pada saat itu hanya partai besar lah yang mendapat suara dari rakyat contohnya Golkar dan PDIP. Partai Golkar adalah partai yang memenangkan Presiden Soeharto pada pemilihan presiden tahun 1998 dengan mendapatkan suara mutlak dari rakyat, akan tetapi rakyat menganggap hal tersebut bukan demokrasi Indonesia. Dan karena adanya kebebasan untuk menyalurkan aspirasi lebih besar lagi, maka banyak bermunculan partai-partai politik baru sebanyak 48 partai.

Kebijakan lainnya yaitu berupa kebebasan berbicara dan menyampaikan aspirasi. Pada masa kepemimpinan presiden Soeharto, media terbatas sekali, bahkan tidak boleh mengkritisi pemerintahan yang pada saat itu, media asing New York Times pun di larang memasuki Indonesia pada saat itu (Zuhdi, susanto, 2010). Pada pemerintahan Habibie para media di berikan kesempatan untuk memberikan aspirasinya terhadap pemerintahan, karena Habibie memimpin Indonesia dengan sikapnya yang Hangat dan Tebuka Kepada Masyarakat Indonesia.

Pada masa pemerintahan Habibie, kebebasan pers telah diakui sebagai salah satu tonggak penting reformasi politik. Sepanjang sejarah pers Indonesia,mungkin pada era reformasi inilah dapat disaksikan betapa mudahnya masyarakat membuat penerbitan pers (Atma, Weda S. 2017). Karena adanya kebebasan berbicara ini Habibie Membebaskan tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas yang merupakan mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik kepemimpinan Soeharto. Kebebasan memberikan aspirasi bagi media memiliki Undang-undang yang jelas yaitu UU No 40 tahun 1999 dalam ayat 1 yang disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, dan ayat ke 2 bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran. Karena adanya undang-undang inilah pemerintahan lebih transparan terhadap kebijakan yang ada di dalamnya dan rakyat dapat menilai sendiri bagaimana jalannya pemerintahan pada masa Habibie.

Dampak positif lainnya yang bisa dirasakan adalah reformasi Hukum agar terciptanya Indonesia yang lebih demokratis. Peraturan perundang-undangan dikeluarkan dalam berbagai tindakan, yaitu ketetapan MPR, Undang-undang I peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden,instruksi presiden, dan peraturan yang lebih rendah tingkatannya (Atma, Weda S. 2017). Habibie membangun masa transisi dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis untuk menciptakan suasana yang damai. Pemilihan umum secara demokratis memang sudah diakui dunia, agar pemimpin yang diganti dengan yang menggantikan dapat saling bertemu dalam suasana damai dan mendamaikan bangsa. Pemilihan yang demokratis ini pun seolah memupus anggapan sejarah bahwa pemimpin Indonesia tidak bisa menerima kekalahan dan tidak siap menerima kemenangan orang lain. Sifat seperti itu tidak ada sama sekali pada diri Habibie. Ia memiliki filosofi dan ilmu yang kuat.

Dampak Negative kebijakan B. J. Habibie

Dari berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh Habibie tentu memiliki dampak yang positif dan negative, dari segi positif tentu dapat dilihat bahwa Indonesia sedikit demi seidikit berusaha keluar dari krisis moneter yang melanda. Namun ada kebijakan atau keputusan dari Presiden Habibie yang membuat Indonesia harus kecewa dengan kepemimpinan Habibie. Beliau dinilai masih meneruskan Kabinet yang sebelumnya karena terdapat orang-orang di cabinet yang lama tergabung dalam cabinet Reformasi yang di pimpinnya.

Salah satu keputusan yang dilakukan oleh Habibie yang mengecewakan rakyat Indonesia adalah masalah kemanusiaan di Timor-Timur yang mengakibatkan lepasnya Timor-Timur dari NKRI, Timor-Timur memilih lepas dari NKRI saat Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan agar tidak lepas. Habibie meyakini bahwa Timor Timur bukan termasuk wilayah NKRI sejak kemerdekaan, semakin memantapkan tekadnya untuk melakukan referendum terhadap Timor Timur. Menurut Habibie, referendum tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia. Setidaknya Indonesia akan terlebas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur serta tekanan dari internasional. Namun hal tersebut menimbulkan permasalahan yang menyebabkan rakyat Indonesia mulai tidak menyukai Habibie.

Keputusan lain yang disesali oleh masyarakat terhadap Habibie yaitu ketika pemerintahan Habibie membentuk tim khusus untuk mengusut harta dari Soeharto dan mengadilinya. Hal ini berdampak pada aksi demonstrasi saat sidang istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998. Aksi ini mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat penegak hukum. Aksi ini memuncak pada malam harinya yang terjadi penembakan di daerah Semanggi yang dikenal dengan Tragedi Semanggi karena menewaskan 253 mahasiswa. Setelah pemerintahan Soeharto Indonesia memasuki babak baru, akibat dari peralihan kekuasaan memberikan dampak pada nilai rupiah, harga-harga bahan pokok dan bahan bakar minyak menjadi melambung dan pengangguran meningkat efek dari pemberhentian massal pada saat awal terjadi krisis moneter.

Pada pemerintahannya, Habibie seringkali mendapat kritikan dari beberapa tokoh karena dianggap sebagai “pemerintahan transisi” dan dianggap hanya meneruskan kembali pemerintahan Soeharto dan dianggap sebagai bayang-bayang dari Soeharto. Hal ini menimbulkan spekulasi dari masyarakat dan mengakibatkan terjadi kerusuhan karena masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Hingga pada akhirnya 20 Oktober 1999 presiden Habibie menyatakan untuk mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu mendatang. Kemudian Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden dan di lantik melalui TAP MPR NO. VII/MPR/1999 dan Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai wakil presiden RI dengan TAP MPR NO.VIII/MPR/1999. Masa bakti 1999-2004.

Daftar Pustaka

A Makka, Makmur. 1995. Ilmu Pengetahuan,Teknologi, Dan Pembangunan Bangsa Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia. Jakarta.Cidesindo.

A Makka, Makmur. 2018. Mr.Crack Dari Pare-Pare. Dari Ilmuwan Ke Negarawan Sampai Minandito. Jakarta. Republika

Asma, Weda S.2017. B.J Habibie : Kisah, Perjuangan, Dan Inspirasi. Yogyakarta. Checklist

Dewi, I.D.Y. (2019). Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998 - 1999

Djiwandono, J Soedrajad. 2001. Bergulat Dengan Krisis Dan Pemulihan Ekonomi Indonesia.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. Detik-detik yang menentukan. Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. Jakarta :THC Mandiri.

Hady, Hamdi. 2009. Ekonomi Internasional (buku kedua) Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hardiansyah, Haris. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika.

Hisyam, Muhammad. 2003. Krisis Masa Kini Dan Orde Baru. Jakarta : Yayasan Obor.

Ikbar, Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung : PT Refika Aditama

Moleong, L. J .1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nopirin.1987. Ekonomi Moneter. Buku 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Novi, A. 2018. Habibie, Bapak Bangsaku. Yogyakarta: Alexander Books.

Pohan, Aulia.2008. Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Prawiro, Radius. Pergaulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragtisme dalam Aksi. Jakarta : Primamedia Pustaka, 2004

Priyadi, Sugeng. 2015. Historiografi Indonesia. Yogyakarta. Ombak.

Rahman, Hamid Abd. 2014. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta. Ombak.

Ricklef M.C .2010. Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008. Jakarta: PT Serambi Ilmu Pustaka.

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sharma, P. 1998. Sasaran Pokok Reformasi Indonesia, Jakarta: Menara Ilmu.

Syah, Iskandar. 2016. Sejarah Nasional Indonesia . Jakarta : Suluh Media.

Teguh Iman Santosa, Nyong Eka. 2014. Sejarah Intelektual. Sidoarjo: Uruannabooks.

Zuhdi, susanto. 2010. Indonesia dalam arus sejarah: orde baru dan reformasi , Jakarta. PT Ictiar Baru Van Hoeve.