Diperbarui tanggal 11/06/2022

Fenomena Krisis Moneter Tahun 1997 di Indonesia

kategori Pendidikan Sejarah / tanggal diterbitkan 11 Juni 2022 / dikunjungi: 104 kali

Kondisi Awal Krisis Moneter Tahun 1997 di Indonesia

Krisis moneter adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan mata uang atau keuangan suatu negara. Hal ini ditandai dengan keadaan keuangan suatu negara yang tidak stabil akibat dari lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dengan baik dan tidak berjalan susuai prosedur. Kondisi Negara Indonesia sebelum krisis Moneter tahun 1997 berada dalam sebuah kondisi fiskal yang sangat nyaman. Keadaan ini dikarenakan Indonesia memiliki tingkat inflasi rendah, surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa (cadev) yang tinggi. Hal ini membuat pemerintah memberikan berbagai macam subsidi berupa pupuk, pangan, dan BBM. Subsidi ini mengalir deras sehingga memungkinkan rakyat menikmati beras murah, bensin berlimpah dengan harga per liter hanya Rp 700. Begitu juga dengan bahan pokok lain yang terjangkau oleh masyarakat. Misalnya Mie instan, dijual hanya seharga Rp 300 per bungkus.

Keadaan tersebut Sebelum bulan Juni 1997 sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan saat krisis pertama menyerang Thailand. Pemerintah Thailand memutuskan untuk mengembangkan mata uang Bath. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor namun sia-sia. Sehingga mengakibatkan Thailand dilanda krisis. Pada saat Thailand mengalami krisis keuangan, Indonesia masih dikatakan baik-baik saja namun Kondisi tersebut mulai berubah pada pertengahan 1997 karena melemahnya rupiah terhadap dollar (Lilik Salamah, 2010). Mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi yang tinggi.

Pandangan tentang penyebab krisis di Indonesia sangat beragam. Ekonom Klasik seperti Krugman melihat krisis di Indonesia dan Asia disebabkan faktor domestik, antara lain praktek crony capitalism dan lemahnya struktur finansial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Sebaliknya, ekonom Keynesian seperti Prof Kindlebeger melihat krisis itu terjadi karena sentiment pasar finansial yang menyebabkan kepanikan dan menimbulkan penularan pada sistem ekonomi nasional (Lilik Salamah, 2010) . Berikut adalah tabel yang menyebutkan bahwa angka inflasi di Indonesia terus naik:

Tahun199619971998
Pertumbuhan PDB
(Persentase perubahan tahunan)
8.04.7-13.6
Pertumbuhan Inflasi
(Persentase perubahan tahunan)
6.511.6-13.6

Sumber :Hill, H. (2000). The Indonesian Economy.Hlm.264

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa angka inflasi di Indonesia meningkat dari tahun 1996 yang senilai 6.5% menjadi 11.6% di 1997 dan meningkat lagi ke angka 65.0% di tahun 1998 dimana Indonesia sedang berada di puncak krisis moneter.

Karena inflasi dan pelemahan nilai rupiah inilah negara kesulitan membayar hutang luar negri. Indonesia pada saat itu memiliki hutang jangka pendek yang besar,karena banyak hutang yang masuk ke dalam Indonesia yang biasanya dalam bentuk Dolar Amerika, terus membengkak karena mengikuti pergerakan Rupiah yang tidak bagus. Hutang jangka pendek ini berkisar US$ 30-40 Miliar pada tahun 1997. Keadaan ini di perparah oleh keadaan cuaca di Indonesia yang kurang bersahabat karena El Nino yang parah telah mengurangi produksi beras 10% pada tahun 1997, serta kebakaran hutan, terutama di Kalimantan dan Sumatra. Namun Bank Dunia, tampaknya terkesan oleh kemilau Jakarta, pada bulan Mei 1997 masih mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik (Ricklef M.C, 2010).

Kala itu, tidak ada ekonom yang meramalkan bahwa kondisi ekonomi yang kuat itu bakal berbalik 180 derajat hanya dalam tiga bulan7. Pada Mei 1997, tiga bulan sebelum nilai tukar rupiah terpangkas 25 persen - dari Rp 2.500 menjadi Rp 4.000 dolar AS, Bank Dunia merilis laporan berisi puja-puji terhadap perekonomian Indonesia. Inti pesannya adalah Indonesia bakal baik-baik saja, bahkan ketika Thailand pada kurun waktu yang sama telah menyedot 90% cadangan devisanya untuk melawan aksi spekulasi yang menghajar Baht pada Mei tersebut. Namun pada bulan Agustus mata uang rupiah merosot 9% dan Bank Indonesia tidak dapat membendung hal tersebut. Dari sinilah rupiah terus merosot sampai Rp. 17.000 dan kehilangan 85% nilainya.

Indonesia bersama negara-negara kawasan ASEAN saat itu menyedot separuh aliran dana dari negara maju. Jepang yang tengah kesulitan akibat stagflasi keadaan ini mengakibatkan dana investasi beralih ke Asia Tenggara. Dana-dana asing (capital inflow) dari Negara maju yang beralih tersebut berburu keuntungan (return) lebih tinggi (Djiwandono, J Soedrajad, 2001).

Tidak ada yang menyangka bahwa peralihan dana asing ini justru menjadi salah satu pangkal persoalan yang memicu krisis moneter terbesar di Indonesia, mengikuti negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, krisis moneter 1997 bergulir menjadi krisis politik dan krisis ekonomi setahun kemudian. Tak mampu membendung efek bergulir dari krisis itu, rezim Orde Baru yang bertahta selama 32 tahun secara otoriter di bawah Jenderal Soeharto pun runtuh.

Berita mengenai krisis moneter yang terjadi di Berbagai Negara di Asia telah menyebar ke berbagai Negara lainnya. Di Indonesia sendiri banyak surat kabar yang memuat berita tersebut, salah satunya surat kabar Independent yang mengabarkan bahwa masalah keuangan di negara Asia telah membuat berantakan system Negara tersebut.

Petinggi di Indonesia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia kuat. Ternyata hal sebaliknya terjadi. Struktur perekonomian Indonesia rapuh sehingga tidak mampu mengatasi akibat krisis moneter. Dalam implikasinya, krisis moneter mengarah ke dua jurusan, ke dalam negri dan ke luar negri. Ke dalam negri, muncul isu HAM (hak asasi manusia ) dan politik, sedangkan yang ke luar negri menyangkut masalah keuangan (Zuhdi, susanto, 2010).

Puncak Krisis Moneter di Indonesia

Meskipun kawasan Asia menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, para investor asing awalnya tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan. Tetapi kali ini tidak dapat lepas dari krisis finansial dengan mudah. Hal tersebut terjadi karena hutang luar negri yang menumpuk serta kurs rupiah yang menurun mengakibatkan perusahaan kesulitan meminjam uang dari Bank. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia.

Pada saat tekanan terhadap rupiah Indonesia terlalu kuat, rupiah diputuskan untuk diambangkan bebas (float freely) pada bulan Agustus 1997. Dan sejak saat itu mulailah terjadi depresiasi yang sangat signifikan. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai nominal rupiah hanya 30 persen dari nilai yang pernah dicapai pada bulan Juni 1997. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar (unhedged) dalam mata uang dolar Amerika, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak (Ricklef M.C, 2010). 

Berlanjutnya depresiasi rupiah menurut Bank Indonesia, hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk bank-bank, beberapa di antaranya diketahui sangat lemah akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing sehingga menyulitkan perusaan membayar hutang luar negri.

Perkembangan lain yang berdampak negatif terhadap Indonesia menjelang akhir tahun 1997 adalah kekeringan parah yang disebabkan oleh El Nino (sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan hasil panen yang buruk) dan peningkatan spekulasi tentang memburuknya kesehatan Soeharto (sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian politik) (Ricklef M.C, 2010). Maka, secara bertahap, Indonesia sedang menuju terjadinya krisis politik. Keadaan perpolitikan di Indonesia juga menambah parah daftar krisis yang dialami oleh Indonesia. Beragam kabar yang simpang siur dan menyebabkan kekacauan isu politik yang merambah pada perekonomian menjadi kian hangat yang malah menyebabkan besarnya dampak dari krisis ekonomi tersebut. Ini adalah dampak yang menyebabkan perburukan di sektor apapun dan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia kala itu (Zuhdi, Susanto, 2010).

Sementara keadaan keuangan sedang memburuk dan terus menurun, kekuatan-kekuatan sosial juga sedang bekerja. Aksi demonstrasi dan kritik yang ditujukan terhadap pemerintah Suharto semakin meningkat setelah ia terpilih kembali sebagai presiden dan membentuk kabinet baru pada bulan Maret 1998. Kabinet baru yang provokatif ini berisi sejumlah anggota yang berasal dari kelompok kroninya* serta keluarga terdekat Soeharto dan oleh karena itu tidak mampu berbuat banyak untuk memulihkan kepercayaan terhadap pasar Indonesia. Para Kroni tersebut memegang kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola perusaan yang menghasilkan banyak keuntungan pribadi. Kekayaan yang berlebihan tersebut tentu melukai hati rakyat Indonesia dan pengusaha kecil.

*Kroni yang di maksud adalah orang-orang terdekat Soeharto yang menumpuk kekayaan. Mereka menjalankan perusahaan pengumpul uang berskala besar. Anak Soeharto juga turut di dalamnya mengelola jalan tol, impor komoditas strategis, dan eksplorasi sumber daya alam. Selain anak dari Soeharto adapula teman baik Soeharto yaitu Bob Hasan yang menjadi pengekspor kayu tropis Indonesia yang mengakibatkan turunnya populasi hutan di Indonesia. Ricklef M.C, 2010 Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008, Op. cit , Hal. 669-670


Pemerintahan Soeharto mengikuti saran dari IMF untuk mengurangi subsidi secara bertahap. Subsidi pertama yang dikurangi yaitu BBM pada awal bulan Mei dan menaikkan harganya dari Rp.700 menjadi Rp.1.200 per liter. Setelah BBM, pemerintah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik dan tarif kendaraan umum. Kenaikan harga-harga tersebut memicu kemarahan dari rakyat Indonesia. 

Ketegangan mencapai puncaknya setelah terjadi demonstrasi yang berujung ricuh bulan Mei 1998 khususnya di Jakarta seperti di kampus Trisakti, Gedung MPR/DPR RI  (Syah, Iskandar, 2016). Aksi anti Soeharto semakin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan (Syah, Iskandar, 2016). Empat orang mahasiswa Indonesia yang tewas sewaktu melakukan demonstrasi di sebuah universitas lokal di Jakarta.

Beberapa hari berikutnya Jakarta dilanda kerusuhan yang terus menerus terjadi bahkan semakin sangat buruk. Penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek. Sejumlah bangunan dirusak dan dibakar. Pada kerusuhan ini, banyak toko maupun perusahaan dihancurkan amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Kerusuhan tersebut disertai oleh tindakan kriminal masyarakat terhadap etnis Tionghoa, mereka menjarah toko-toko dan rumah-rumah milik warga Tionghoa dibakar dan banyak perempuan China diperkosa secara brutal. Masyarakat terus mendesak agar Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Setelah kerusuhan redam, lebih dari seribu orang tewas dan ribuan bangunan hancur.

Dari Krisis Ekonomi Ke Krisis Politik

Di tengah-tengah perkembangan kehidupan perekonomian Indonesia yang sedang bermasalah karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, kehidupan perpolitikan juga ikut memanas menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Tekanan pemerintah Orde Baru (Orba) terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu:

  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu,
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,
  3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
  4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pada Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang pemilu secara mutlak. Hal ini ber-arti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Anak-anak dari Soeharto semuanya memegang kekuasaan dan jabatan yang tinggi dalam perusahaan besar seperti ekspor-impor.

Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara.

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

  1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
  2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
  3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
  4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Ricklef M.C, 2010).
  5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja*, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah (Zuhdi, Susanto, 2010).

*Pada tanggal 27 juli 1996, kantor pusat PDI Megawati di Jakarta di serang oleh sekelompok orang yang mengaku dari fraksi Soerdjadi, sedangkan diantara gerombolan itu terdapat prajurit berpakaian preman dan anggota-anggota kelompok urban yang dekat dengan ABRI. Tidak ada kesangsian lagi bahwa serangan ini dirancang oleh rezim. Para penyerang itu berhasil mengatasi para penjaga gedung dengan menimbulkan banyak kerusakan, korban tewas dan luka-luka. Ricklef M.C, 2010 Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008, Op. cit , Hal. 685

Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden. Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa.

Daftar Pustaka

A Makka, Makmur. 1995. Ilmu Pengetahuan,Teknologi, Dan Pembangunan Bangsa Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia. Jakarta.Cidesindo.

A Makka, Makmur. 2018. Mr.Crack Dari Pare-Pare. Dari Ilmuwan Ke Negarawan Sampai Minandito. Jakarta. Republika

Asma, Weda S.2017. B.J Habibie : Kisah, Perjuangan, Dan Inspirasi. Yogyakarta. Checklist

Dewi, I.D.Y. (2019). Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998 - 1999

Djiwandono, J Soedrajad. 2001. Bergulat Dengan Krisis Dan Pemulihan Ekonomi Indonesia.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. Detik-detik yang menentukan. Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. Jakarta :THC Mandiri.

Hady, Hamdi. 2009. Ekonomi Internasional (buku kedua) Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hardiansyah, Haris. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika.

Hisyam, Muhammad. 2003. Krisis Masa Kini Dan Orde Baru. Jakarta : Yayasan Obor.

Ikbar, Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung : PT Refika Aditama

Moleong, L. J .1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nopirin.1987. Ekonomi Moneter. Buku 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Novi, A. 2018. Habibie, Bapak Bangsaku. Yogyakarta: Alexander Books.

Pohan, Aulia.2008. Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Prawiro, Radius. Pergaulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragtisme dalam Aksi. Jakarta : Primamedia Pustaka, 2004

Priyadi, Sugeng. 2015. Historiografi Indonesia. Yogyakarta. Ombak.

Rahman, Hamid Abd. 2014. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta. Ombak.

Ricklef M.C .2010. Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008. Jakarta: PT Serambi Ilmu Pustaka.

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sharma, P. 1998. Sasaran Pokok Reformasi Indonesia, Jakarta: Menara Ilmu.

Syah, Iskandar. 2016. Sejarah Nasional Indonesia . Jakarta : Suluh Media.

Teguh Iman Santosa, Nyong Eka. 2014. Sejarah Intelektual. Sidoarjo: Uruannabooks.

Zuhdi, susanto. 2010. Indonesia dalam arus sejarah: orde baru dan reformasi , Jakarta. PT Ictiar Baru Van Hoeve.